Politik Islam di Indonesia: Pusaran Aspirasi, Ujian Konsensus Bangsa
Indonesia, dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, menjadikan politik Islam bukan sekadar fenomena, melainkan narasi yang terus berkembang dalam dinamika kebangsaan. Bagaimana ia berinteraksi dengan demokrasi Pancasila dan masyarakat majemuk menjadi jantung pertanyaan ini, menyoroti peluang sekaligus tantangan yang tak terhindarkan.
Peluang: Pilar Moral dan Kekuatan Moderasi
Politik Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkontribusi konstruktif. Pertama, basis massa yang besar memberinya legitimasi untuk menyuarakan aspirasi umat, menjadikannya kekuatan politik yang signifikan. Kedua, Islam sebagai sumber etika dan moralitas politik dapat mendorong agenda keadilan sosial, anti-korupsi, dan tata kelola yang bersih, yang relevan bagi seluruh elemen masyarakat.
Ketiga, peran strategis organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai pilar moderasi adalah aset tak ternilai. Mereka telah lama menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan Islam rahmatan lil alamin, menjembatani aspirasi keislaman dengan realitas pluralisme Indonesia. Keempat, politik Islam moderat Indonesia berpotensi menjadi model global dalam membangun demokrasi yang inklusif di tengah masyarakat Muslim.
Tantangan: Polarisasi dan Konsensus Pancasila
Di sisi lain, politik Islam juga menghadapi tantangan serius. Pertama, polarisasi identitas seringkali muncul, di mana isu-isu keagamaan mudah digoreng untuk kepentingan politik sesaat, berpotensi memecah belah masyarakat. Kedua, adanya stigma radikalisme atau eksklusivisme dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam, meskipun minoritas, kerap merusak citra politik Islam secara keseluruhan.
Ketiga, dilema antara interpretasi syariat yang beragam dan konsensus Pancasila masih menjadi perdebatan. Upaya memaksakan satu tafsir syariat tertentu dalam ruang publik dapat berbenturan dengan prinsip kebhinekaan dan hak-hak minoritas. Keempat, fragmentasi politik Islam dalam bentuk partai-partai yang beragam, kerap menyulitkan pembentukan kekuatan politik yang solid dan konsisten. Terakhir, tantangan terbesar adalah bagaimana politik Islam mampu menjaga relevansi dan inklusivitasnya tanpa tergelincir pada politik identitas yang sempit, apalagi mengancam kerukunan bangsa.
Kesimpulan
Politik Islam di Indonesia berdiri di persimpangan jalan: potensi kontribusi konstruktif berhadapan dengan risiko perpecahan. Kuncinya terletak pada kemampuan merumuskan agenda yang inklusif, relevan, dan berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam serta Pancasila. Hanya dengan demikian, politik Islam dapat menjadi kekuatan pendorong kemajuan, bukan sumber konflik, demi kemaslahatan seluruh elemen bangsa.
