Rumah Rakyat: Dilema Subsidi dan Komoditas Politik
Perumahan adalah kebutuhan dasar manusia, namun di banyak negara, termasuk Indonesia, masalah perumahan kerap menjadi arena pertarungan politik. Ia bergeser dari sekadar hak menjadi komoditas pasar, bahkan janji politik. Pertanyaannya, apakah program subsidi perumahan benar-benar solusi hakiki atau sekadar alat tawar-menawar dalam arena politik?
Subsidi: Jaminan Hak atau Penopang Kesejahteraan?
Sebagai kebutuhan dasar, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan warganya memiliki akses ke tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Di sinilah program subsidi perumahan berperan. Skema seperti bantuan uang muka, bunga rendah, atau keringanan pajak dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah agar mampu membeli atau menyewa rumah. Tujuannya mulia: mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas hidup, dan menstabilkan sosial. Subsidi diharapkan menjadi jembatan bagi mereka yang terpinggirkan dari pasar properti yang semakin mahal.
Komoditas Politik: Janji Manis atau Solusi Palsu?
Namun, masalah perumahan seringkali tidak lepas dari intrik politik. Janji-janji pembangunan jutaan rumah kerap menjadi daya tarik kampanye, sementara implementasinya sering tersandung birokrasi, lahan, dan kepentingan investor. Subsidi yang seharusnya tepat sasaran bisa menjadi alat untuk menarik suara, bahkan rentan terhadap praktik korupsi atau penyalahgunaan oleh pengembang yang bersekutu dengan kekuatan politik. Perumahan juga dipandang sebagai aset investasi, bukan sekadar tempat tinggal, mendorong spekulasi harga tanah dan properti yang semakin menjauhkan masyarakat dari mimpi memiliki rumah. Dalam konteks ini, program perumahan bisa menjadi komoditas politik yang dimanfaatkan untuk keuntungan jangka pendek, bukan solusi jangka panjang.
Prioritas Politik: Antara Kebutuhan dan Kepentingan
Pada akhirnya, masalah perumahan adalah cerminan dari prioritas politik. Apakah kita akan melihatnya sebagai hak asasi yang harus dijamin negara melalui program subsidi yang transparan dan berkelanjutan, atau sebagai alat politik yang diperdagangkan untuk kepentingan jangka pendek? Diperlukan komitmen politik yang kuat, bukan sekadar janji, untuk menempatkan kebutuhan rakyat di atas kepentingan kelompok, demi memastikan setiap warga negara memiliki atap yang layak di atas kepala.