Di Balik Meja Perumus: Mengapa Banyak Politisi ‘Asing’ dengan Kebijakan Mereka Sendiri?
Fenomena politisi yang mengusulkan atau mendukung kebijakan tanpa pemahaman mendalam bukan hal baru. Ini menjadi ironi, mengingat mereka adalah penentu arah bangsa. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor utama yang seringkali luput dari perhatian:
-
Ketergantungan pada Staf Ahli: Dengan jadwal yang padat, banyak politisi sangat bergantung pada ringkasan dan analisis yang disiapkan oleh tim ahli atau staf mereka. Informasi yang sampai ke mereka seringkali sudah terseleksi dan disederhanakan, sehingga mereka mungkin hanya memahami "kulit" dari suatu kebijakan tanpa seluk-beluk dan implikasi mendalamnya.
-
Fokus pada Politik dan Pencitraan: Bagi sebagian politisi, prioritas utama adalah bagaimana suatu kebijakan akan dipersepsikan oleh publik dan konstituen, serta dampaknya terhadap elektabilitas. Mereka mungkin lebih tertarik pada narasi yang bisa dijual atau poin-poin yang bisa dikampanyekan, ketimbang detail teknis atau potensi masalah implementasi di lapangan.
-
Kompleksitas Kebijakan Modern: Kebijakan publik di era sekarang seringkali sangat kompleks, multidimensional, dan membutuhkan pemahaman lintas disiplin ilmu. Tidak semua politisi memiliki latar belakang atau keahlian spesifik untuk mendalami setiap sektor, mulai dari ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sosial.
-
Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya: Selain jadwal kampanye dan pertemuan, politisi juga dihadapkan pada tuntutan konstituen dan berbagai agenda partai. Waktu yang terbatas ini menyulitkan mereka untuk melakukan riset mendalam, berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, atau membaca dokumen kebijakan secara komprehensif.
Implikasinya: Ketidakpahaman ini bukan sekadar masalah individual, melainkan ancaman terhadap kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Kebijakan yang dibuat tanpa dasar pemahaman yang kuat berpotensi menimbulkan masalah baru, inefisiensi, atau bahkan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas dan kapasitas politisi dalam memahami substansi kebijakan yang mereka usulkan menjadi krusial demi pembangunan yang lebih baik.