Ketika Kekuasaan Membisukan Suara: Mengapa Sistem Politik Enggan Merangkul Kritik?
Di tengah gempita demokrasi, seringkali kita menyaksikan paradoks: sistem politik yang seharusnya mewakili rakyat, justru kesulitan menampung kritik konstruktif dari masyarakat sipil. Mengapa suara-suara penting ini kerap terbentur dinding tak kasat mata, bukannya disambut sebagai pendorong perbaikan?
Salah satu akar masalahnya adalah naluri pertahanan diri kekuasaan. Bagi banyak sistem politik dan aktor di dalamnya, kritik seringkali dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas, legitimasi, atau bahkan kelangsungan jabatan. Prioritas utama menjadi mempertahankan status quo dan kepentingan kelompok tertentu, bukan melakukan reformasi yang mungkin tidak populer atau mengancam zona nyaman.
Kedua, terdapat hambatan struktural dan kurangnya saluran partisipasi yang substantif. Mekanisme yang ada seringkali hanya bersifat formalitas, bukan sarana dialog yang sungguh-sungguh. Jurang pemisah antara elite politik dan realitas masyarakat sipil kian melebar, menyebabkan ketidakpahaman, ketidakpekaan, atau bahkan pengabaian terhadap isu-isu krusial yang diangkat oleh warga.
Terakhir, ada rasa takut akan perubahan dan fokus pada keuntungan jangka pendek. Menerima kritik berarti mengakui kekurangan dan kesediaan untuk beradaptasi, yang bisa berisiko secara politik. Akibatnya, sistem lebih memilih jalan aman, menghindari konfrontasi, dan mengutamakan agenda politik sesaat dibandingkan pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan keberanian mendengarkan dan bertindak atas kritik.
Ketika sistem politik gagal merangkul kritik, yang terjadi adalah erosi kepercayaan publik, meningkatnya frustrasi, dan potensi instabilitas sosial. Mendengarkan kritik bukan tanda kelemahan, melainkan fondasi demokrasi yang sehat dan responsif, kunci untuk adaptasi dan kemajuan sejati sebuah bangsa.