Regulasi Politik: Jembatan yang Tak Sampai ke Keadilan Sosial
Regulasi politik, sejatinya, dirancang sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, kemajuan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, ironisnya, seringkali jembatan yang dibangun oleh aturan-aturan ini tidak pernah sampai ke tepian keadilan sosial.
Mengapa Terjadi Kesenjangan?
Kesenjangan ini muncul ketika regulasi lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, stabilitas yang semu, atau bahkan mengakomodasi kepentingan segelintir elite. Fokusnya bergeser dari pemerataan akses dan perlindungan kaum rentan, menjadi sekadar formalitas prosedural. Kebijakan yang lahir seringkali abai terhadap dampak nyata di lapangan, tidak melibatkan partisipasi bermakna dari kelompok terdampak, atau terlalu kaku menghadapi realitas sosial yang kompleks.
Dampak yang Meresahkan
Ketika regulasi politik gagal menyentuh keadilan sosial, dampaknya terasa pahit. Jurang kesenjangan semakin melebar, kaum miskin dan terpinggirkan semakin sulit mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan yang layak. Kepercayaan publik terhadap institusi negara terkikis, memicu apatisme, frustrasi, dan bahkan potensi gejolak sosial. Regulasi yang seharusnya menjadi pelindung, justru bisa menjelma menjadi tembok tak terlihat yang memerangkap mereka yang lemah.
Menuju Keadilan Sejati
Untuk membangun masyarakat yang adil, regulasi tidak cukup hanya ada. Ia harus dijiwai oleh empati, data yang akurat tentang realitas sosial, partisipasi bermakna dari semua elemen masyarakat, dan tujuan yang jelas untuk mengangkat harkat martabat setiap individu. Ini bukan hanya tentang aturan, melainkan tentang kemanusiaan yang harus menjadi inti setiap kebijakan.