Retaknya Harmoni Pembangunan: Ketika Jakarta Abai Kebutuhan Daerah
Indonesia, dengan segala keberagaman geografis, sosial, dan budayanya, seringkali dihadapkan pada dilema: kebijakan nasional yang dirancang di pusat, namun tak selalu "klik" dengan realitas di daerah. Fenomena ini muncul ketika pendekatan ‘satu ukuran untuk semua’ diterapkan pada wilayah yang memiliki karakteristik unik, mulai dari potensi ekonomi, tantangan lingkungan, hingga kearifan lokal.
Pusat mungkin melihat angka makro dan target-target besar, sementara daerah bergulat dengan isu mikro yang spesifik seperti ketersediaan air bersih di desa terpencil, akses pendidikan yang sulit di pegunungan, atau kebutuhan infrastruktur yang berbeda antara pesisir dan dataran tinggi. Kurangnya konsultasi yang mendalam, validasi data dari bawah, serta pemahaman akan konteks lokal sering menjadi akar masalah. Kebijakan yang lahir dari menara gading ibukota, tanpa sentuhan realitas lapangan, berpotensi menjadi bumerang.
Dampaknya tidak main-main. Program pembangunan yang mahal bisa jadi mandek atau tidak efektif, menciptakan jurang kesenjangan yang makin lebar, dan bahkan memicu frustrasi di kalangan masyarakat daerah. Potensi-potensi lokal yang seharusnya bisa menjadi motor penggerak justru terabaikan karena terbentur regulasi atau prioritas yang tidak relevan. Kepercayaan terhadap pemerintah pusat pun bisa terkikis.
Untuk membangun Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan, pendekatan haruslah lebih inklusif dan responsif. Diperlukan jembatan komunikasi yang kuat antara pusat dan daerah, mendengarkan aspirasi dari bawah, serta memberikan ruang lebih bagi inovasi dan kearifan lokal dalam perumusan kebijakan. Hanya dengan demikian, kebijakan nasional bisa menjadi solusi nyata, bukan sekadar cetak biru yang jauh dari kenyataan.