Kemilau Kota Baru, Nasib Buruk Warga Lama: Mengungkap Ironi Pembangunan Perkotaan
Program pemudaan atau revitalisasi perkotaan seringkali digadang sebagai solusi untuk mempercantik wajah kota, menarik investasi, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Namun, di balik janji-janji kemajuan ini, tersembunyi ironi pahit: program-program tersebut justru seringkali mengancam keberadaan tempat bermukim penduduk miskin dan marginal.
Fenomena gentrifikasi menjadi inti masalah ini. Ketika suatu area yang dulunya kumuh "disulap" dengan pembangunan infrastruktur modern, ruang terbuka hijau, atau pusat komersial, nilai properti dan biaya hidup di sekitarnya melonjak drastis. Akibatnya, penduduk asli yang mayoritas berpenghasilan rendah, kesulitan membayar sewa atau pajak yang semakin tinggi. Mereka terpaksa tergusur, bukan karena penggusuran fisik langsung, melainkan karena ketidakmampuan finansial untuk bertahan di lingkungan yang telah menjadi mahal.
Penggusuran secara ekonomi ini bukan sekadar kehilangan atap di atas kepala. Ini berarti hilangnya komunitas yang telah terbangun puluhan tahun, terputusnya akses ke mata pencarian tradisional, serta pudarnya jaringan sosial yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Relokasi paksa ke pinggiran kota yang jauh seringkali justru menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan yang lebih dalam, jauh dari fasilitas dasar dan kesempatan ekonomi.
Pembangunan perkotaan yang ideal seharusnya inklusif dan berkeadilan. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk tidak hanya fokus pada estetika dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga, termasuk mereka yang paling rentan, memiliki hak atas hunian yang layak dan tidak terpinggirkan dari kemajuan kotanya sendiri. Tanpa kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, kemilau kota baru akan selalu dibayar mahal oleh nasib buruk warga lama.