EBT Indonesia: Ujian Komitmen Politik di Tengah Janji Manis
Di tengah desakan krisis iklim global dan kebutuhan energi yang berkelanjutan, Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Indonesia, dengan potensi EBT melimpah ruah—dari surya, hidro, panas bumi, hingga biomassa—seringkali menyuarakan komitmen kuat untuk transisi energi. Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah ini komitmen politik yang sungguh-sungguh atau sekadar retorika di atas kertas?
Secara normatif, pemerintah Indonesia telah menunjukkan niat baik melalui berbagai regulasi dan target ambisius, termasuk kontribusi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi dan visi mencapai net-zero emission. Potensi EBT diakui sebagai tulang punggung masa depan energi nasional. Ini mencerminkan pemahaman akan pentingnya transisi energi untuk keberlanjutan dan ketahanan energi.
Namun, realitas di lapangan seringkali berbicara lain. Proporsi EBT dalam bauran energi nasional masih jauh dari target yang ditetapkan, bahkan cenderung stagnan. Tantangan utama meliputi minimnya investasi yang mengalir, kerangka regulasi yang belum sepenuhnya kondusif (terutama soal harga dan perizinan yang kompleks), inkonsistensi kebijakan, hingga dominasi energi fosil yang masih mendapat subsidi besar. Ini menimbulkan keraguan apakah komitmen tersebut telah diterjemahkan menjadi aksi nyata yang masif dan terstruktur.
Maka, masa depan EBT di Indonesia bukan lagi soal ‘apakah’, melainkan ‘bagaimana’. Diperlukan komitmen politik yang konkret dan tidak setengah hati, tercermin dalam kebijakan yang konsisten, insentif investasi yang menarik, penyederhanaan birokrasi, dan keberanian untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Tanpa langkah-langkah transformatif ini, janji manis transisi energi akan tetap menjadi wacana belaka, tanpa dampak signifikan bagi keberlanjutan energi dan lingkungan bangsa.