Jalan Politik, Jurang Pembangunan: Mengapa Infrastruktur Kita Tak Merata?
Pembangunan infrastruktur adalah urat nadi ekonomi dan sosial suatu bangsa. Namun di Indonesia, distribusinya seringkali mencerminkan peta kekuatan politik, bukan semata kebutuhan objektif. Ketidakmerataan ini bukan kebetulan, melainkan buah dari interaksi kompleks antara kebijakan, kepentingan, dan alokasi anggaran yang kental nuansa politik.
Prioritas pembangunan infrastruktur kerap ditentukan oleh dinamika politik. Alokasi anggaran bisa bergeser ke daerah yang memiliki representasi politik kuat atau menjadi basis suara penting, terlepas dari urgensi komprehensif. Proyek-proyek besar seringkali menjadi alat kampanye atau janji elektoral, yang setelah terpilih, realisasinya bisa terhambat atau bahkan berubah arah sesuai agenda politik penguasa. Bahkan, proyek infrastruktur bisa menjadi arena tawar-menawar politik atau rentan terhadap praktik korupsi, yang makin memperburuk efisiensi dan pemerataan.
Dampaknya jelas dan meluas. Ketidakmerataan infrastruktur menciptakan jurang ekonomi yang makin dalam antara wilayah maju dan tertinggal. Daerah tanpa akses jalan memadai, listrik stabil, atau jaringan telekomunikasi sulit menarik investasi, mengembangkan potensi lokal, dan bersaing secara ekonomi. Akibatnya, akses terhadap pendidikan dan kesehatan pun terhambat, memperlebar kesenjangan sosial dan kualitas hidup antarwilayah. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mengatasi ini, Indonesia membutuhkan visi pembangunan infrastruktur yang lebih adil, berbasis kebutuhan riil, transparan, dan bebas dari kepentingan politik sesaat. Hanya dengan begitu, infrastruktur bisa benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan bersama, bukan sekat pemisah yang dibangun oleh tarik-menarik kepentingan politik.