Politik Anggaran dalam Isu Pendidikan: Prioritas atau Formalitas?

Anggaran Pendidikan: Prioritas Sejati atau Formalitas Belaka?

Pendidikan seringkali disebut sebagai tulang punggung kemajuan bangsa, investasi masa depan, dan kunci peradaban. Retorika ini selalu lantang terdengar dari mimbar politik, sejalan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD. Namun, di balik angka-angka dan janji manis, muncul pertanyaan krusial: apakah politik anggaran terhadap pendidikan benar-benar mencerminkan prioritas sejati, ataukah hanya sekadar formalitas untuk memenuhi kewajiban?

Ketika Pendidikan Menjadi Prioritas Sejati
Jika pendidikan benar-benar diprioritaskan, politik anggaran akan tercermin dalam beberapa aspek:

1. Alokasi Memadai dan Tepat Sasaran: Dana tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga dialokasikan secara strategis untuk peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum inovatif, pemerataan akses fasilitas pendidikan, serta dukungan teknologi.
2. Fokus pada Kualitas dan Ekuitas: Anggaran diarahkan untuk mengatasi kesenjangan kualitas antar daerah, memastikan setiap anak, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi atau geografis, mendapatkan pendidikan bermutu. Ini termasuk beasiswa, bantuan operasional yang transparan, dan program afirmasi.
3. Pengawasan dan Akuntabilitas Ketat: Setiap rupiah anggaran diawasi ketat, dengan laporan yang transparan dan sistematis, memastikan tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan dana.

Ketika Pendidikan Hanya Formalitas Belaka
Sebaliknya, jika anggaran pendidikan hanya sekadar formalitas, kita akan melihat gejala-gejala berikut:

1. Penggelembungan Angka Tanpa Dampak Substantif: Angka 20% terpenuhi, namun sebagian besar dana terserap untuk pos-pos non-esensial, birokrasi yang gemuk, atau proyek fisik mercusuar tanpa diikuti peningkatan kualitas pembelajaran.
2. Kesenjangan Kualitas yang Tetap Lebar: Meskipun anggaran besar, kualitas pendidikan di daerah terpencil tetap tertinggal, guru-guru kurang terlatih, dan fasilitas minim. Dana seringkali mandek di tingkat pusat atau tidak sampai ke sasaran yang tepat.
3. Politik Jangka Pendek: Kebijakan anggaran seringkali berubah seiring pergantian kepemimpinan, tanpa visi jangka panjang yang konsisten untuk pembangunan pendidikan. Anggaran lebih sering digunakan untuk pencitraan politik daripada investasi berkelanjutan.
4. Minimnya Inovasi dan Adaptasi: Dana tidak cukup dialokasikan untuk riset, pengembangan inovasi pembelajaran, atau adaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi, menyebabkan pendidikan stagnan.

Mewujudkan Prioritas Sejati
Agar pendidikan benar-benar menjadi prioritas, dibutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan angka anggaran. Perlu ada kemauan politik yang kuat, transparansi dalam pengelolaan dana, partisipasi publik dalam pengawasan, serta visi jangka panjang yang konsisten. Pendidikan adalah investasi paling fundamental bagi masa depan bangsa. Menganggapnya hanya sebagai formalitas adalah menunda kemajuan, bahkan menjerumuskan bangsa ke dalam ketertinggalan. Saatnya anggaran pendidikan benar-benar menjadi manifestasi dari komitmen, bukan sekadar pelengkap laporan.