Pusaran Politik: Mengapa Pergantian Jabatan Merugikan Efisiensi Negara?
Fenomena pergantian jabatan politik yang sering terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali menimbulkan pertanyaan besar tentang efisiensi tata kelola negara. Bukan sekadar dinamika demokrasi, namun juga cerminan dari beberapa akar masalah yang menghambat kemajuan dan stabilitas.
Mengapa Sering Terjadi?
Beberapa faktor pemicu utama pergantian ini meliputi siklus pemilu yang ketat, dinamika koalisi yang rapuh atau intrik internal partai, skandal korupsi, kegagalan kebijakan, hingga tekanan publik yang masif. Seringkali, fokus beralih dari pembangunan jangka panjang menjadi upaya mempertahankan kekuasaan jangka pendek, atau mencari kambing hitam atas kegagalan.
Dampak Inefisiensi yang Sistemik
Dampak dari rotasi jabatan yang terlalu sering ini adalah inefisiensi yang sistemik. Program dan kebijakan yang belum tuntas seringkali terbengkalai atau diubah arahnya sesuai visi pejabat baru, menyebabkan pemborosan anggaran dan waktu. Hilangnya memori institusional menjadi keniscayaan, karena pejabat baru membutuhkan waktu adaptasi dan pembelajaran yang mahal, alih-alih langsung melanjutkan estafet pembangunan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap stabilitas dan konsistensi pemerintahan terkikis. Sumber daya terbuang untuk memulai ulang atau menyesuaikan diri, alih-alih melanjutkan dan mengembangkan capaian yang sudah ada.
Kesimpulan
Pada akhirnya, pergantian jabatan politik yang tidak efisien ini bukan hanya sekadar urusan ganti orang, melainkan penghambat serius bagi pembangunan berkelanjutan dan stabilitas negara. Stabilitas politik yang matang, diiringi dengan akuntabilitas dan visi jangka panjang, adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar efisien demi kesejahteraan rakyat.