Ketika Kesetaraan Hanya Slogan: Minoritas Sulit Akses Layanan Publik
Di tengah janji kesetaraan bagi seluruh warga negara, suara-suara dari komunitas minoritas semakin nyaring terdengar. Mereka mengungkapkan pengalaman pahit menghadapi pembedaan perlakuan saat mengakses layanan khalayak, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan.
Pembedaan ini bukan selalu dalam bentuk penolakan terang-terangan, melainkan seringkali termanifestasi sebagai prasangka halus, stereotip, atau prosedur yang kurang sensitif terhadap kebutuhan dan latar belakang mereka. Petugas layanan yang kurang memahami keragaman budaya atau bahasa dapat menciptakan hambatan tak terlihat, membuat anggota komunitas minoritas merasa diabaikan, dipersulit, atau bahkan dihakimi.
Akibatnya, akses terhadap hak dasar menjadi terhambat, menimbulkan frustrasi, perasaan tidak adil, dan memperparah marginalisasi sosial. Ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan cermin dari tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius.
Penting bagi pemerintah dan seluruh penyedia layanan publik untuk tidak mengabaikan keluhan ini. Diperlukan evaluasi menyeluruh, pelatihan sensitivitas budaya bagi petugas, serta perumusan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Hanya dengan begitu, layanan publik dapat benar-benar menjadi pilar kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.