Benteng Demokrasi: Mengapa Peran Militer dalam Politik Harus Dibatasi
Militer adalah pilar vital bagi kedaulatan dan keamanan sebuah negara. Namun, intervensinya dalam ranah politik seringkali menjadi dilema yang mengancam fondasi demokrasi. Pembatasan peran militer dalam politik bukanlah upaya melemahkan institusi pertahanan, melainkan justru menguatkan struktur pemerintahan sipil yang akuntabel dan stabil.
1. Supremasi Sipil adalah Pilar Demokrasi:
Demokrasi berlandaskan pada prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, diwakili oleh pemimpin sipil yang dipilih melalui proses demokratis. Militer, dengan struktur hierarkis dan sifatnya yang bersenjata, tidak dirancang untuk mekanisme debat, kompromi, dan akuntabilitas publik yang menjadi inti politik. Ketika militer mengambil alih atau mendominasi politik, supremasi sipil terkikis, membuka jalan bagi otoritarianisme dan melemahkan partisipasi rakyat.
2. Fokus pada Profesionalisme Inti:
Tugas utama militer adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dari ancaman eksternal dan internal yang sah. Keterlibatan dalam politik akan mengalihkan fokus, sumber daya, dan energi dari misi inti ini. Profesionalisme militer menuntutnya untuk berada di atas kepentingan politik partisan, memastikan kesetiaan pada konstitusi dan negara, bukan pada individu atau kelompok politik tertentu.
3. Mencegah Instabilitas dan Pelanggaran Hak Asasi:
Sejarah menunjukkan bahwa intervensi militer dalam politik kerap berujung pada instabilitas, konflik internal, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengambilan keputusan politik yang dilakukan oleh militer cenderung mengabaikan pertimbangan sipil yang kompleks seperti ekonomi, diplomasi, dan pembangunan sosial. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan menciptakan preseden buruk bagi masa depan.
Kesimpulan:
Untuk menjaga integritas demokrasi, memastikan akuntabilitas, dan memungkinkan militer berfungsi optimal sesuai mandatnya, penetapan batas yang jelas antara peran militer dan politik adalah kunci. Militer harus tetap menjadi penjaga negara yang setia dan profesional, berada di bawah kendali sipil yang demokratis. Ini adalah upaya kolektif untuk membangun negara yang kuat, stabil, dan berlandaskan hukum.
