Kota yang Membelah: Ketika Politik Perkotaan Memperlebar Jurang Ketimpangan Sosial
Kota, yang seharusnya menjadi wadah inovasi dan peluang bagi semua, kini seringkali menjadi panggung di mana ketimpangan sosial semakin merajalela. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan infrastruktur modern, terdapat dinamika politik perkotaan yang tanpa disadari (atau disadari) turut memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.
Politik Pembangunan yang Pincang
Keputusan politik di tingkat kota, mulai dari zonasi tata ruang, alokasi anggaran, hingga proyek pembangunan infrastruktur, seringkali condong menguntungkan kelompok tertentu. Pengembang properti besar, investor, dan segelintir elit politik kerap menjadi penentu arah pembangunan. Akibatnya, fokus beralih dari kebutuhan dasar warga menuju proyek-proyek prestisius atau komersial yang menjanjikan keuntungan finansial tinggi.
Pengembangan properti mewah, proyek revitalisasi yang berujung pada gentrifikasi, atau pembangunan akses transportasi yang hanya melayani area elit, adalah beberapa contoh konkret. Kebijakan semacam ini secara sistematis mendorong penggusuran warga berpenghasilan rendah, membatasi akses mereka terhadap layanan dasar, dan mempersempit ruang hidup yang layak di pusat kota.
Akses yang Terbatas, Kesenjangan yang Melebar
Akibatnya, akses terhadap perumahan layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, bahkan ruang hijau publik menjadi hak istimewa, bukan hak universal. Masyarakat marginal semakin terpinggirkan, terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan. Ini menciptakan kota yang terfragmentasi, di mana segregasi sosial dan ekonomi menjadi pemandangan sehari-hari.
Kesenjangan yang melebar ini tidak hanya merusak kohesi sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan gejolak dan melemahkan fondasi demokrasi lokal. Ketika sebagian besar warga merasa tidak terwakili atau terlayani oleh pemerintah kota, kepercayaan publik akan terkikis.
Membangun Kota yang Adil
Fenomena ini menyoroti urgensi untuk meninjau ulang cara kota kita dikelola. Politik perkotaan harus beralih dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ini membutuhkan kebijakan yang pro-rakyat, partisipasi warga yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, dan komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga kota, tanpa terkecuali, dapat menikmati hasil pembangunan. Hanya dengan demikian, kota dapat kembali menjadi ruang harapan bagi semua, bukan hanya bagi segelintir.