Ekonomi Elit, Rakyat Terjepit: Mengurai Bias Kebijakan Politik
Politik ekonomi seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun, realitasnya, seringkali menjadi arena di mana kebijakan dirancang dan diimplementasikan untuk menguntungkan segelintir elit, meninggalkan mayoritas rakyat dalam kesulitan. Fenomena ini menciptakan jurang ketidakadilan yang kian menganga.
Bagaimana ini terjadi? Melalui lobi-lobi intens, sumbangan politik, dan jaringan kekuasaan yang erat, kelompok elit—baik pebisnis besar, politisi berpengaruh, maupun birokrat—mampu membentuk regulasi yang berpihak pada kepentingan mereka. Contohnya meliputi keringanan pajak bagi korporasi raksasa, privatisasi aset publik yang menguntungkan kroni, hingga kebijakan insentif yang hanya dapat diakses oleh pemain besar. Mereka bahkan dapat memanipulasi pasar atau mendapatkan proyek-proyek besar tanpa melalui persaingan yang adil.
Dampak dari kebijakan pro-elit ini sangat merusak. Pertama, jurang kesenjangan ekonomi melebar. Kekayaan menumpuk di puncak piramida, sementara sebagian besar masyarakat berjuang dengan upah stagnan, akses terbatas pada layanan dasar, dan minimnya peluang. Kedua, terjadi erosi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan proses demokrasi, karena mereka merasa sistem tidak lagi berpihak pada mereka. Ketiga, stabilitas sosial terancam ketika rasa keadilan terusik dan harapan akan mobilitas sosial menipis.
Mengatasi masalah ini membutuhkan komitmen kuat. Pemerintah harus berani merumuskan kebijakan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Pengawasan publik dan lembaga anti-korupsi yang independen menjadi krusial untuk membongkar praktik lobi gelap dan kepentingan tersembunyi. Pada akhirnya, politik ekonomi harus kembali pada esensinya: melayani kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir elit yang berkuasa.
