Nusantara Berlayar: Politik Maritim, Prioritas Sejati atau Sekadar Janji Laut?
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, secara inheren memiliki takdir maritim. Laut bukan sekadar batas geografis, melainkan urat nadi kehidupan, sumber daya, dan jalur konektivitas vital. Dalam setiap periode politik, narasi tentang "poros maritim dunia" atau "negara maritim yang tangguh" selalu mengemuka, seolah menjadi prioritas nasional yang tak terbantahkan. Namun, di balik retorika yang menggebu, muncul pertanyaan krusial: apakah sektor maritim benar-benar menjadi prioritas sejati, ataukah hanya janji laut yang terombang-ambing?
Secara potensi, sektor maritim Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Kekayaan perikanan, keindahan pariwisata bahari, posisi strategis jalur pelayaran global, serta potensi energi dan mineral laut yang melimpah, seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi utama. Kebijakan yang berpihak pada pembangunan infrastruktur pelabuhan, industri galangan kapal, pemberantasan illegal fishing, hingga pengembangan sumber daya manusia kelautan, secara teoritis akan memperkuat kedaulatan, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.
Namun, realitas di lapangan kerap menunjukkan celah lebar antara visi dan implementasi. Inkonsistensi kebijakan, tumpang tindih regulasi antarlembaga, alokasi anggaran yang belum optimal, serta fokus pembangunan yang masih didominasi daratan, seringkali menjadi batu sandungan. Sektor perikanan masih menghadapi tantangan modernisasi, konektivitas antar pulau belum sepenuhnya efisien, dan ancaman terhadap lingkungan laut masih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa komitmen politik terhadap maritim belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan.
Untuk menggeser posisi dari retorika menjadi prioritas sejati, dibutuhkan lebih dari sekadar deklarasi. Diperlukan kemauan politik yang kuat dan konsisten, strategi jangka panjang yang terintegrasi lintas sektor, alokasi anggaran yang memadai dan transparan, serta penegakan hukum yang tegas di laut. Pengembangan riset dan teknologi maritim, pendidikan SDM kelautan, serta pelibatan aktif masyarakat pesisir juga harus menjadi tulang punggung.
Masa depan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh sangat bergantung pada kemampuan politiknya untuk menerjemahkan janji-janji laut menjadi kebijakan konkret, terukur, dan berkelanjutan. Ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan demi kedaulatan, kemakmuran, dan keberlanjutan bangsa.