Tanah, Tahta, dan Rakyat: Drama Konflik Agraria di Bawah Bayang Kekuasaan
Isu agraria seringkali dianggap sekadar masalah teknis tata guna lahan atau sengketa batas. Namun, di baliknya tersembunyi jalinan kompleks politik dan kepentingan kekuasaan yang membentuk lanskap konflik lahan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tanah bukan hanya aset, melainkan juga arena pertarungan definisi, kendali, dan legitimasi.
Politik di Balik Setiap Petak Tanah
Kepentingan agraria secara fundamental terkait dengan politik karena tanah adalah sumber daya esensial: penopang ekonomi, identitas sosial-budaya, dan basis mata pencarian. Kontrol atas lahan berarti kontrol atas sumber daya, manusia, dan modal. Oleh karena itu, kebijakan agraria, mulai dari peruntukan, kepemilikan, hingga penyelesaian sengketa, selalu merupakan produk dari tarik-menarik kekuatan politik. Negara, sebagai pemegang otoritas tertinggi, memiliki peran ganda: sebagai regulator dan seringkali juga sebagai pemain kunci yang keputusannya bisa menguntungkan pihak tertentu.
Ketika Kekuasaan Berpihak pada Modal
Konflik lahan muncul ketika ada klaim dan kepentingan yang saling bertabrakan, baik antara masyarakat dengan korporasi, antarindividu, maupun dengan negara. Dalam "bayang-bayang kekuasaan," konflik ini seringkali tidak seimbang. Pihak yang memiliki modal besar, koneksi politik kuat, dan akses terhadap aparatur negara cenderung lebih diuntungkan. Proses legalitas, perizinan, hingga penegakan hukum dapat dimanipulasi atau dimanfaatkan untuk melegitimasi penggusuran atau perampasan tanah dari masyarakat adat, petani kecil, atau komunitas marjinal lainnya. Kebijakan pembangunan, seperti infrastruktur atau proyek investasi besar, sering menjadi dalih untuk mengklaim lahan, mengabaikan hak-hak komunal dan tradisional.
Dampak Sosial dan Keadilan yang Terkoyak
Dampak dari konflik agraria yang dikendalikan oleh kekuatan politik sangatlah merusak. Ia melahirkan ketidakadilan sosial, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya identitas budaya. Kepercayaan publik terhadap institusi negara terkikis, dan potensi konflik horizontal maupun vertikal meningkat. Ini bukan sekadar sengketa perdata, melainkan cermin dari kerapuhan tata kelola pemerintahan, dominasi kepentingan kapital, dan absennya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan.
Menuju Keadilan Agraria
Mengurai benang kusut konflik agraria berarti memahami bahwa ia adalah manifestasi nyata dari pertarungan politik di tingkat akar rumput. Penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata, melainkan menuntut kemauan politik yang kuat untuk menegakkan keadilan agraria, mengakui hak-hak rakyat atas tanah, dan menciptakan kebijakan yang inklusif serta partisipatif. Hanya dengan demikian, tanah dapat benar-benar menjadi penopang kehidupan yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar komoditas yang diperebutkan dalam bayang-bayang kekuasaan.