Nalar Kesejahteraan yang Terpinggirkan: Mengapa Kebijakan Publik Sering Keliru Arah?
Kebijakan publik seharusnya menjadi instrumen utama negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, seringkali kita menyaksikan kebijakan yang justru terasa bertentangan dengan "nalar kesejahteraan"—prinsip dasar keadilan, pemerataan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Mengapa paradoks ini terjadi?
Salah satu akar masalah terletak pada kepentingan yang berkuasa. Proses perumusan kebijakan sering didominasi oleh lobi-lobi kelompok bisnis, investor, atau elit politik yang memiliki agenda jangka pendek atau keuntungan pribadi, bukan kemaslahatan publik luas. Pertimbangan elektoral dan pencitraan juga kerap mendahului dampak riil kebijakan terhadap kehidupan rakyat kecil.
Faktor lain adalah keterbatasan perspektif dan data. Kebijakan sering disusun berdasarkan indikator makroekonomi yang "canggih" namun abai terhadap realitas mikro di lapangan—bagaimana dampak kebijakan itu dirasakan oleh keluarga, petani, atau buruh. Dominasi ideologi tertentu, seperti liberalisasi pasar tanpa filter sosial, juga bisa mendorong kebijakan yang mengorbankan perlindungan sosial demi efisiensi ekonomi. Terakhir, kapasitas implementasi dan birokrasi yang lemah sering membuat kebijakan baik sekalipun gagal mencapai tujuannya atau malah menimbulkan masalah baru.
Akibatnya, alih-alih merespons jeritan rakyat, kebijakan justru menciptakan kesenjangan baru, memarjinalkan kelompok rentan, atau bahkan merusak sumber daya yang seharusnya menopang hidup mereka. Ini mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Untuk mengembalikan kebijakan publik pada jalurnya, diperlukan keberanian politik untuk menempatkan nalar kesejahteraan sebagai kompas utama. Ini berarti mendengarkan suara rakyat secara otentik, menggunakan data yang komprehensif, dan menahan diri dari godaan kepentingan sesaat, demi pembangunan yang benar-benar berpihak pada semua.