Menakar Efektivitas Check and Balance Indonesia: Antara Cita-cita dan Tantangan Nyata
Sistem check and balance adalah jantung demokrasi modern, sebuah mekanisme krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas. Di Indonesia, pasca-Reformasi, sistem ini dilembagakan melalui pemisahan kekuasaan antara eksekutif (Presiden), legislatif (DPR, DPD), dan yudikatif (MA, MK, KY), serta diperkuat oleh lembaga independen seperti BPK dan KPK. Namun, sejauh mana efektivitasnya dalam praktik?
Secara teoritis, pilar-pilar ini dirancang untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, berperan vital dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan memastikan hak-hak warga negara. Kehadiran KPK juga diharapkan menjadi penyeimbang kuat terhadap korupsi yang menggerogoti setiap cabang kekuasaan.
Namun, realitas di lapangan kerap menghadirkan tantangan signifikan. Politik oligarki, transaksionalisme, dan kuatnya pengaruh modal seringkali mengikis independensi dan integritas lembaga-lembaga pengawas. DPR, misalnya, kadang terjebak dalam kepentingan politik sesaat atau tawar-menawar kebijakan dengan eksekutif, alih-alih menjalankan fungsi pengawasan yang optimal. Dominasi eksekutif juga masih terasa kuat, terutama jika didukung koalisi mayoritas yang solid di parlemen.
Sementara itu, independensi yudikatif pun tak luput dari godaan intervensi atau praktik korupsi, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap keadilan. KPK, meskipun memiliki taring, kerap menghadapi upaya pelemahan yang mengancam efektivitasnya.
Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil, media, dan akademisi menjadi sangat vital. Mereka berfungsi sebagai "watchdog" eksternal yang tak kenal lelah, mendorong transparansi, menyuarakan kritik, dan menekan agar pilar-pilar demokrasi menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi.
Secara keseluruhan, efektivitas sistem check and balance di Indonesia masih bersifat on-going process dan belum optimal. Ada kemajuan institusional dan momen-momen di mana sistem ini bekerja dengan baik, namun tantangan implementasi dan integritas tetap besar. Memperkuat sistem ini membutuhkan komitmen politik yang kuat, integritas para pelaksana, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Tanpa itu, check and balance hanya akan menjadi slogan indah tanpa daya.