Koalisi Politik: Cermin Rakyat atau Topeng Kekuasaan?
Koalisi politik adalah keniscayaan dalam demokrasi modern. Partai-partai bersekutu, membentuk kekuatan mayoritas untuk memenangkan pemilu atau membentuk pemerintahan. Namun, pertanyaan krusialnya: apakah mereka benar-benar mewakili kepentingan publik atau sekadar alat konsolidasi kekuasaan?
Di satu sisi, koalisi dapat memperluas representasi. Gabungan partai dengan basis massa yang berbeda berpotensi menyerap aspirasi lebih luas dari beragam kelompok masyarakat. Kesepakatan bersama dalam koalisi bisa menjadi hasil musyawarah yang mengakomodasi berbagai spektrum, menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan inklusif. Janji-janji kampanye dari berbagai partai dapat disatukan menjadi agenda pembangunan yang lebih komprehensif.
Namun, realitas seringkali lebih kompleks. Koalisi kerap terbentuk bukan atas dasar kesamaan ideologi murni atau agenda publik, melainkan kalkulasi pragmatis pembagian kursi, jabatan, dan kekuasaan. Kepentingan partai atau elit politik bisa mendominasi, mengesampingkan suara rakyat. Kompromi yang terjadi di balik pintu tertutup berpotensi melunturkan janji kampanye dan mengaburkan prioritas publik demi menjaga keutuhan koalisi itu sendiri. Hasilnya, kebijakan yang muncul mungkin lebih mencerminkan kesepakatan elit daripada kebutuhan mendesak masyarakat.
Jadi, apakah koalisi mewakili kepentingan publik? Jawabannya tidak hitam putih. Potensi representasi itu ada, asalkan proses pembentukannya transparan, akuntabel, dan didorong oleh komitmen nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanpa itu, koalisi hanya akan menjadi topeng yang menyembunyikan agenda kepentingan sempit, jauh dari cermin aspirasi rakyat. Publik harus terus mengawasi agar koalisi tak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, melainkan wadah perjuangan untuk kepentingan bersama.