DOB: Komoditas Politik Musiman Jelang Pemilu
Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah wacana yang lazim mengemuka setiap menjelang pemilihan umum. Awalnya digagas sebagai solusi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, gagasan DOB kini seringkali bergeser menjadi "komoditas politik" yang diperdagangkan demi meraup suara.
Dalam kontestasi politik, janji pemekaran menjadi magnet ampuh bagi para kandidat atau partai politik. Mereka melihatnya sebagai peluang emas untuk menarik simpati dan dukungan suara dari masyarakat di wilayah yang mendambakan otonomi baru. Aspirasi elit lokal, tokoh masyarakat, hingga kelompok kepentingan pun kerap diakomodasi dalam tawar-menawar politik ini, mengubah visi jangka panjang pembangunan menjadi kalkulasi elektoral jangka pendek.
Sayangnya, ketika pemekaran didasari oleh motif politik semata, kajian komprehensif mengenai kelayakan finansial, kapasitas sumber daya manusia, potensi konflik, dan keberlanjutan wilayah baru seringkali terabaikan. Akibatnya, alih-alih membawa kemajuan, DOB yang lahir dari "politik transaksional" bisa berujung pada beban anggaran daerah, birokrasi yang belum matang, atau bahkan konflik baru. Tujuan mulia pemerataan dan peningkatan pelayanan publik pun jadi terpinggirkan, digantikan oleh kepentingan sesaat.
Pemekaran wilayah sejatinya adalah instrumen strategis untuk percepatan pembangunan. Namun, jika ia hanya menjadi alat untuk meraih kekuasaan, maka esensi dan manfaatnya akan terkikis. Penting bagi semua pihak, terutama masyarakat, untuk kritis dan memastikan bahwa wacana DOB benar-benar didasari oleh kebutuhan riil dan kajian mendalam, bukan sekadar janji manis di panggung politik yang akan terlupakan setelah kotak suara ditutup.