Politik Sains: Mengapa Bukti Ilmiah Sering Dikalahkan di Meja Kebijakan?
Idealnya, kebijakan publik dibentuk berdasarkan bukti ilmiah yang kuat dan rasional. Namun, dalam realitas "politik sains," kita kerap menyaksikan data ilmiah disisihkan, bahkan diabaikan, saat keputusan krusial dibuat. Mengapa jurang ini begitu lebar, dan mengapa suara sains sering kalah di hadapan kepentingan lain?
Ada beberapa alasan mendalam:
-
Kepentingan Politik & Jangka Pendek: Politisi beroperasi dalam siklus elektoral yang singkat. Solusi yang cepat, populer, dan berdampak langsung secara politik seringkali lebih menarik daripada rekomendasi ilmiah jangka panjang yang mungkin kompleks, mahal, atau tidak populer. Data yang bertentangan dengan narasi politik yang diinginkan bisa dengan mudah diabaikan.
-
Ideologi & Nilai: Kebijakan kerap dibentuk oleh pandangan dunia, nilai-nilai moral, atau ideologi partai, bukan semata-mata fakta. Ketika bukti ilmiah menantang keyakinan atau nilai inti suatu kelompok, ada kecenderungan kuat untuk menolaknya, meskipun ada konsensus ilmiah.
-
Tekanan Ekonomi & Lobi: Industri atau kelompok kepentingan ekonomi memiliki kekuatan lobi yang besar. Mereka dapat menekan pembuat kebijakan untuk mengesahkan regulasi yang menguntungkan mereka, meskipun bertentangan dengan rekomendasi ilmiah terkait kesehatan masyarakat, lingkungan, atau keselamatan.
-
Kompleksitas & Ketidakpastian Ilmiah: Sains seringkali menyajikan nuansa, probabilitas, dan tingkat ketidakpastian. Pembuat kebijakan sering menginginkan jawaban hitam-putih yang sederhana, yang sulit diberikan oleh ilmuwan. Ketidakmampuan menyampaikan kerumitan ini secara efektif bisa membuat data ilmiah tampak kurang meyakinkan.
-
Miskomunikasi & Polarisasi Informasi: Ilmuwan terkadang kesulitan mengkomunikasikan temuan kompleks mereka secara jelas dan relevan bagi pembuat kebijakan atau masyarakat umum. Di sisi lain, di era digital, bukti ilmiah bisa direduksi menjadi "salah satu pandangan" atau bahkan diserang oleh kampanye disinformasi yang terorganisir.
Mengabaikan data ilmiah bukan hanya merugikan efektivitas kebijakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Menjembatani kesenjangan antara sains dan politik memerlukan dialog yang lebih baik, pendidikan, dan pengakuan bahwa kebijakan terbaik adalah kebijakan yang didasari oleh bukti, bukan sekadar kepentingan atau pandangan sempit.