Politik Sehat: Membongkar Sekat Akses Demi Kesejahteraan Bersama
Akses kesehatan adalah hak asasi, bukan privilese. Namun, realitasnya seringkali jauh dari ideal, dan di sinilah peran politik menjadi krusial. Artikel ini menyoroti bagaimana kebijakan politik dapat meruntuhkan atau justru membangun sekat-sekat akses kesehatan, menuju sistem yang inklusif.
Seringkali, kesenjangan akses kesehatan berakar pada keputusan politik. Alokasi anggaran yang timpang, regulasi yang bias, infrastruktur yang terpusat, hingga kurangnya perhatian pada kelompok rentan (misalnya, masyarakat adat, penyandang disabilitas, atau warga di daerah terpencil) adalah manifestasi dari pilihan politik. Akibatnya, jutaan orang terhalang mendapatkan layanan esensial, memperburuk ketidakadilan sosial dan membatasi potensi pembangunan manusia.
Mewujudkan sistem kesehatan inklusif membutuhkan kemauan politik yang kuat dan berkelanjutan. Ini berarti menyusun kebijakan yang berpihak pada pemerataan, mengalokasikan anggaran yang memadai dan transparan untuk infrastruktur, sumber daya manusia, serta program promotif dan preventif. Pemerintah harus bertindak sebagai arsitek yang merancang jaring pengaman sosial, memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses ke layanan berkualitas.
Sistem kesehatan yang inklusif adalah sistem yang melayani semua. Artinya, layanan kesehatan primer yang mudah dijangkau, rumah sakit yang memadai di setiap wilayah, ketersediaan obat-obatan esensial, serta tenaga medis yang kompeten dan tersebar merata. Lebih dari itu, sistem ini juga responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok berbeda dan berfokus pada pencegahan penyakit serta promosi gaya hidup sehat, bukan hanya kuratif.
Pada akhirnya, politik bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan instrumen vital untuk membentuk masa depan masyarakat. Dengan komitmen politik yang benar, akses kesehatan yang inklusif bukan lagi mimpi, melainkan fondasi kokoh bagi negara yang adil dan sejahtera. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup, produktivitas, dan stabilitas sosial.